• Senin, 27 September 2021

Jembatan Gantung Ditutup Warga. Camat Sukaresik : Penggantian Lahan Warga Sedang Berproses

- Kamis, 26 Agustus 2021 | 21:48 WIB

                

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Jembatan gantung yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Sukaresik (Desa Banjarsari dan Desa Sukapancar) Kabupaten Tasikmalaya yang baru selesai dibangun sekitar lima bulan lalu ditutup warga karena pelaksana proyek dianggap menggunakan lahan milik warga tanpa memberikan ganti rugi.

Jembatan gantung dari Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jawa Barat ini menjadi akses ekonomi masyarakat, penggarap sawah, arus Banjarsari ke Sukapancar, Banjarsari ke Tanjungsari dan sebaliknya.

Penutupan jembatan ini berdampak pada mobilitas pengguna jalan, baik yang melintas maupun kendaraan roda dua tidak dapat mengakses jalur alternatif yang menghubungkan kedua desa, karena harus memutar yang tentunya menambah waktu perjalanan.

Warga kedua desa mengeluh dan menutup akses jembatan gantung karena pelaksana proyek dianggap tidak mau membayar tanah milik warga yang terpakai untuk pembangunan jembatan dengan kepemilikan tanah sebanyak 9 orang warga (7 lokasi di Desa Banjarsari dan 2 lokasi di Desa Sukapancar).

“Ada perubahan DED terkait pembangunan jembatan tersebut. Awalnya dibangun pada jembatan gantung sebelumnya yang rusak, bergeser lokasinya dan ada tanah milik warga yang terpakai. Pergeseran ini sifatnya mendadak,” ungkap Camat Sukaresik Opan Sopian di Kantornya, Kamis (26/8/2021).

Hal ini, menurut Opan direspon pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan penggantian lahan milik warga sedang berproses. Pihak kecamatan dan desa sudah berkoordinasi dengan leading sektornya yaitu Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

“Terkait harga, keinginan dari warga sudah ada (total nilainya Rp. 400 juta-an). Pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya atau Komisi Pembebasan Lahan  atau Aprisal akan diluncurkan oleh pihak yang terkait yaitu Dinas PUPR atau bidang aset,” jelasnya.

Pemerintah, terang Opan tidak akan membiarkan masyarakat rugi atas pembangunan, apalagi fungsi dari pembangunan ditujukan bagi kepentingan masyarakat. @ Ayi Darajat

                                                                                                                          

 

 

 

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Tags

Terkini

Optimalisasi Perlindungan Hukum Jabatan Notaris

Rabu, 22 September 2021 | 10:59 WIB

Quo Vadis Jabatan Notaris?

Rabu, 22 September 2021 | 10:57 WIB

Menaker Ajak Pekerja Informal Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 12 September 2021 | 22:03 WIB

SPKKL Sambas Fasilitasi PKL Taruna Perikanan

Jumat, 10 September 2021 | 19:01 WIB

Terpopuler

X