• Sabtu, 27 November 2021

Menaker Minta AMHI Sinergi dengan Stakeholder Ketenagakerjaan

- Sabtu, 21 Agustus 2021 | 17:49 WIB

"Adanya Aplikasi Penilaian Hubungan Industrial di Perusahaan ini, AMHI harus optimis menatap masa depan, harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan kompetisi global. Harus yakin bahwa MHI mampu menghadapi tantangan kompetisi global," tandasnya.

Menaker Ida menambahkan dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bukan berarti tugas pemerintah telah selesai, mengingat pengaturan substansi dalam UU Ciptaker masih bersifat pokok dan umum. UU Ciptaker juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut yang mengatur beberapa substansi dalam regulasi setingkat Peraturan Pemerintah.

Itu sebabnya, pemerintah menaruh harapan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui para MHI di daerah agar melakukan penguatan organisasi dengan membangun komunikasi dan dialog denganstakeholder.

"Pemerintah pun mendorong tumbuhnya SDM unggul dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka memberi solusi yang konstruktif dan visioner pasca pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan," ungkap Menaker Ida.

Sementara Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ada dua hal utama yang disosialisasikan kepada para MHI.

Pertama, Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi COVID-19. Kepmenaker ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pelaku hubungan industrial dalam menjaga keberlangsungan usaha dan bekerja.

Kedua, mengenai aplikasi penilaian hubungan industrial di perusahaan. Aplikasi menjadi instumen yang sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas MHI dalam melakukan pembinaan hubungan industrial di tingkat perusahaan. (iz)

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Tags

Terkini

Pra Rapat Kadin Bidang Perdagangan Bersama

Selasa, 16 November 2021 | 16:38 WIB
X