• Senin, 18 Oktober 2021

Perubahan Status Badan Hukum PDAM Tirta Sukapura, Segera Tetapkan Direksi Definitif

- Jumat, 20 Agustus 2021 | 16:33 WIB

 

Tasikmalaya, Indikatornews.com

DPRD Kabupaten Tasikmalaya memandang pemerintah daerah untuk secepatnya merespon kebijakan pusat terkait perubahan status badan hukum BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda) berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang penyesuaian BUMD maksimal paling lama tiga (3) tahun.

Dengan perubahan ini BUMD diprioritaskan lebih maju dan lebih terbuka baik dari sisi permodalan maupun pelayanan sehingga diharapkan adanya akselerasi peningkatkan pelayanan dan kualitas perusahaan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Perda penyertaan modal dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pendapatan pemerintah daerah dari perusahaan daerah,” kata Mamat Rahmat dari Fraksi PAN pada Rapat Paripurna pandangan umum Fraksi mengenai Raperda Perusahaan Umum Daerah dan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sukapura, kamis (19/8/2021).

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi, SP mengatakan bahwa Raperda Penyertaan Modal Daerah dan perubahan status PDAM Tirta Sukapura dari perusahaan daerah (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura (penyertaan modal non keuangan) tetap berbasis pelayanan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Jika dikelola dengan baik dan managerialnya yang kapabel dan profesional, sebetulnya bisa menjadi sumber PAD. Penyertaan modal yang diberikan pada Perum PDAM nanti, selain akan memberi manfaat kepada masyarakat juga menghasilkan PAD,” harapnya.

Terkait Direksi PDAM Tirta Sukapura yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), Dia mengharapkan setelah Perda terbentuk dan di sahkan, DPRD mendorong eksekutif untuk tidak menunda-nunda untuk menunjuk atau memilih Direksi definitif dan dilaksanakan seprofesinal mungkin karena pihaknya sudah mendorong Perda dan penyertaan modalnya.

“Yang memimpinnya /Direksi pun harus dipersiapkan sebaik mungkin dan itu semua ada di ranahnya atau kewenangan Bupati,” ujar Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra ini.

Dia mengibaratkan BUMD tidak jauh berbeda dengan BUMN ; adanya Restrukturisasi dan  ada penyertaan modal. Untuk itu diharapkan pemimpin perusahaan daerah yang ‘agresif’ seperti halnya pemimpin di perusahaan nasional serta kuat dari sisi kewenangan dan kebijakannya.

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Tags

Terkini

KADISPOTMARAL BUKA PERKEMAHAN PELANTARA-10 TA 2021

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:07 WIB

DANLANTAMAL VIII TERIMA KUNJUNGAN KADISPOTMARAL

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:02 WIB

MALAM APRESIASI IKANO UNPAD 2021

Minggu, 3 Oktober 2021 | 20:47 WIB

Terpopuler

X