• Sabtu, 27 November 2021

Hanya 309 Pedagang yang Mendapat SKPTU. Ada Apa dengan Surat Pelepasan Hak?

- Kamis, 19 Agustus 2021 | 09:04 WIB

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Revitalisasi Pasar Pancasila Kota Tasikmalaya yang diharapkan menjadi pilot projeck pasar rakyat/tradisional dengan penampilan modern masih menyisakan persoalan terkait ketidakpastian dan perlakuan tidak adil terhadap status kepemilikan kios.

Surat pernyataan pelepasan hak atas kepemilikan kios yang diterima lima (5) pedagang yang sudah berjualan sejak tahun 1990 serta penempatan kios di lokasi relokasi saat ini dianggap ada indikasi proses penempatan yang tidak transparan serta kepastian penempatan setelah proses revitalisasi yang masih dipertanyakan.

Presidium-9 sebagai kuasa pendamping pedagang mempertanyakan Surat Pelepasan Hak dikeluarkan UPTD Pasar atau Hippala (himpunan pedagang pasar pancasila) serta syarat dari pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi SKPTU dan jumlah pasti pedagang yang akan menempati kios revitalisasi yang masih simpang siur ; 309 kios, 317 kios atau 334 kios.

Warga melintasi pembangunan lanjutan Revitalisasi Pasar Pancasila, rabu (18/8/2021)

“Persyaratan apa sehingga para pedagang yang 309 itu dapat memiliki SKPTU,” kata Asep Heru, salah satu Presidium-9 saat audiens dengan Komisi I dan II DPRD Kota Tasikmalaya serta Dinas KUMKM Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna, rabu (18/8/2021).

Selain itu, Presidium-9 mempertanyakan legalitas Surat Ijin Tempat Berusaha (SITB) yang di keluarkan UPTD Pasar Resik yang dianggap pedagang sebagai hak kepemilikan yang pada prakteknya dapat disewakan, diperjual belikan bahkan menjadi agunan pada Bank menjadi preseden buruk karena berdasarkan Perda dan Perwal tentang retribusi bukan merupakan bukti kepemilikan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Tasikmalaya H. Firmansyah mempertanyakan keabsahan Surat Pelepasan hak yang diterima lima (5) pedagang yang di klaim bukan dikeluarkan Dinas-nya serta tidak ditandatangani, untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Himpunan pedagang Pasar pancasila (Hippala).

Klasifikasi dasar pertimbangan untuk menerbitkan SKPTU adalah dari retribusi yang dibayar mulai bulan Juli-Desember 2020 secara penuh penyelesaian retribusi setelah sebelumnya melakukan pendataan kembali objek retribusi dan melakukan klarifikasi terhadap pengelolaan pemanfaatan kios.

Untuk menetapkan retribusi, pihaknya berkoordinasi dengan Hippala yang secara administratif memiliki data- data dari para pedagang yang dikelola himpunan termasuk keberadaan pedagang eksisting.

“Retribusi dan SITB maupun Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Usaha (SKPTU) bukan merupakan bukti kepemilikan. Ada 309 objek retribusi yang akan diterbitkan SKPTU-nya. Itu hanya bukti melakukan kegiatan usaha di inventaris barang daerah,” tandasnya.

Dijelaskan, berdasarkan review DED pembangunan dua lantai Pasar pancasila dengan anggaran Rp. 15 miliar tersebut (Rp. 13,6 miliar pembangunan lanjutan) akan dihuni pedagang yang telah terdaftar melalui fasilitasi himpunan untuk ditempatkan kembali pada bangunan yang di revitalisasi dan tidak ada penambahan.

Terkait SITB yang dapat menjadi agunan di Bank, Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi akan menindaklanjuti serta mendorong kepada Dinas KUMKM untuk melakukan mediasi kepada lima pedagang yang merasa tidak termasuk pada perencanaan pembangunan pasar ke depan dengan Hippala sehingga didapatkan solusi terbaik.

Pihaknya berharap pembangunan Pancasila berjalan baik dan menjadi model ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pelayan pemerintah kepada masyarakat melalui pedagang pasar sehingga pedagang nyaman dengan penempatan yang baik dan berkembang lebih baik lagi. @ Ayi Darajat

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Tags

Terkini

Pra Rapat Kadin Bidang Perdagangan Bersama

Selasa, 16 November 2021 | 16:38 WIB
X