• Sabtu, 27 November 2021

Hanya 309 Pedagang yang Mendapat SKPTU. Ada Apa dengan Surat Pelepasan Hak?

- Kamis, 19 Agustus 2021 | 09:04 WIB

Untuk menetapkan retribusi, pihaknya berkoordinasi dengan Hippala yang secara administratif memiliki data- data dari para pedagang yang dikelola himpunan termasuk keberadaan pedagang eksisting.

“Retribusi dan SITB maupun Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Usaha (SKPTU) bukan merupakan bukti kepemilikan. Ada 309 objek retribusi yang akan diterbitkan SKPTU-nya. Itu hanya bukti melakukan kegiatan usaha di inventaris barang daerah,” tandasnya.

Dijelaskan, berdasarkan review DED pembangunan dua lantai Pasar pancasila dengan anggaran Rp. 15 miliar tersebut (Rp. 13,6 miliar pembangunan lanjutan) akan dihuni pedagang yang telah terdaftar melalui fasilitasi himpunan untuk ditempatkan kembali pada bangunan yang di revitalisasi dan tidak ada penambahan.

Terkait SITB yang dapat menjadi agunan di Bank, Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi akan menindaklanjuti serta mendorong kepada Dinas KUMKM untuk melakukan mediasi kepada lima pedagang yang merasa tidak termasuk pada perencanaan pembangunan pasar ke depan dengan Hippala sehingga didapatkan solusi terbaik.

Pihaknya berharap pembangunan Pancasila berjalan baik dan menjadi model ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pelayan pemerintah kepada masyarakat melalui pedagang pasar sehingga pedagang nyaman dengan penempatan yang baik dan berkembang lebih baik lagi. @ Ayi Darajat

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Tags

Terkini

Pra Rapat Kadin Bidang Perdagangan Bersama

Selasa, 16 November 2021 | 16:38 WIB
X