• Senin, 18 Oktober 2021

Hanya 309 Pedagang yang Mendapat SKPTU. Ada Apa dengan Surat Pelepasan Hak?

- Kamis, 19 Agustus 2021 | 09:04 WIB

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Revitalisasi Pasar Pancasila Kota Tasikmalaya yang diharapkan menjadi pilot projeck pasar rakyat/tradisional dengan penampilan modern masih menyisakan persoalan terkait ketidakpastian dan perlakuan tidak adil terhadap status kepemilikan kios.

Surat pernyataan pelepasan hak atas kepemilikan kios yang diterima lima (5) pedagang yang sudah berjualan sejak tahun 1990 serta penempatan kios di lokasi relokasi saat ini dianggap ada indikasi proses penempatan yang tidak transparan serta kepastian penempatan setelah proses revitalisasi yang masih dipertanyakan.

Presidium-9 sebagai kuasa pendamping pedagang mempertanyakan Surat Pelepasan Hak dikeluarkan UPTD Pasar atau Hippala (himpunan pedagang pasar pancasila) serta syarat dari pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi SKPTU dan jumlah pasti pedagang yang akan menempati kios revitalisasi yang masih simpang siur ; 309 kios, 317 kios atau 334 kios.

Warga melintasi pembangunan lanjutan Revitalisasi Pasar Pancasila, rabu (18/8/2021)

“Persyaratan apa sehingga para pedagang yang 309 itu dapat memiliki SKPTU,” kata Asep Heru, salah satu Presidium-9 saat audiens dengan Komisi I dan II DPRD Kota Tasikmalaya serta Dinas KUMKM Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna, rabu (18/8/2021).

Selain itu, Presidium-9 mempertanyakan legalitas Surat Ijin Tempat Berusaha (SITB) yang di keluarkan UPTD Pasar Resik yang dianggap pedagang sebagai hak kepemilikan yang pada prakteknya dapat disewakan, diperjual belikan bahkan menjadi agunan pada Bank menjadi preseden buruk karena berdasarkan Perda dan Perwal tentang retribusi bukan merupakan bukti kepemilikan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Tasikmalaya H. Firmansyah mempertanyakan keabsahan Surat Pelepasan hak yang diterima lima (5) pedagang yang di klaim bukan dikeluarkan Dinas-nya serta tidak ditandatangani, untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Himpunan pedagang Pasar pancasila (Hippala).

Klasifikasi dasar pertimbangan untuk menerbitkan SKPTU adalah dari retribusi yang dibayar mulai bulan Juli-Desember 2020 secara penuh penyelesaian retribusi setelah sebelumnya melakukan pendataan kembali objek retribusi dan melakukan klarifikasi terhadap pengelolaan pemanfaatan kios.

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Tags

Terkini

KADISPOTMARAL BUKA PERKEMAHAN PELANTARA-10 TA 2021

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:07 WIB

DANLANTAMAL VIII TERIMA KUNJUNGAN KADISPOTMARAL

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:02 WIB

MALAM APRESIASI IKANO UNPAD 2021

Minggu, 3 Oktober 2021 | 20:47 WIB

Terpopuler

X