Data Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Mengacu Pada Data UPCPK. Perlukah Pemutakhiran Data?

- Rabu, 10 Juli 2019 | 21:46 WIB
WhatsApp Image 2019-07-10 at 21.26.05
WhatsApp Image 2019-07-10 at 21.26.05

Tasikmalaya, Indikatornews.com Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tasikmalaya melalui Ketua DPC Apdesi Panji Permana mempersoalkan belum diperbaharuinya data kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yang masih mengacu pada sensus tahun 2011 lalu. “Kepala Desa hingga Ketua RW dan RT menjadi sasaran kemarahan warga karena salah sasaran dalam penyaluran bantuan seperti BPNT, PKH, RTLH dan jaminan kesehatan,” kata Panji. Pihaknya berencana akan menanyakan persoalan aturan data kemiskinan kepada Kementerian Sosial. Pemerintah Desa menurutnya pernah melakukan pendataan penduduk miskin tahun 2017 dan hasilnya telah dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Namun, Data yang dihasilkan tidak dipakai sebagai  acuan penyaluran bantuan. Pihaknya berharap Bupati Tasikmalaya segera membuat kebijakan (Instruksi atau surat edaran) termasuk anggaran agar seluruh Camat di Kabupaten Tasikmalaya memerintahkan Kepala desa melakukan pemutakhiran data penduduk di masing-masing desanya. Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi mengatakan bahwa hasil konsultasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2018 lalu, Pemerintah daerah memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk updating data penduduk. “Saat ini, kami dorong Bupati agar mengeluarkan Peraturan Bupati yang memuat kausul membolehkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk biaya operasional updating data akibat keterbatasan biaya operasional,” ungkap Ami di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, selasa (9/7/2019)
-
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menjelaskan Data UPCPK (Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan) yang dibentuk pada tahun 2013, digunakan sebagai standar penentuan penduduk miskin terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Bagi warga Kabupaten Tasikmalaya yang hendak mengajukan sebagai penerima bantuan, UPCPK bakal melakukan verifikasi pendataan untuk menentukan kelayakan subjek yang akan dibantu (masuk kategori miskin hingga rentan miskin) sesuai standar kategori Badan Pusat Statistik (BPS). “Kita sedang inventarisirisasi kemiskinan. Karena tidak sesederhana itu, definisi miskin pun belum sama antara pusat dan daerah. Saya memandang miskin adalah ketidakmampuan. Yang penting masyarakat yang mendapat kesulitan mesti dibantu,” jelas Ade seusai Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa di Pendopo baru, Kabupaten Tasikmalaya, rabu (10/7/2019). Adapun program-program ekonomi dalam rangka meningkatkan kemampuan akses mereka terhadap ekonomi baru akan digarap secara spesifik lagi dengan melibatkan pihak lain seperti perbankan. “Kalau data kemiskinan, sampai sekarang kami baru memanfaatkan data dari UPCPK, belum secara keseluruhan. Pemanfaatan program-program nasional kita coba tepat sasaran saja seperti BPNT dan lain-lainnya,” ungkap Ade Terkait pemutakhiran data, Ade memandang tidak perlu dengan alokasi anggaran. Desa itu sudah mendapat insentif tidak perlu program tersendiri. “Kalau pendataan itu dilakukan, itu ranahnya BPS,” pungkasnya @ Ayi Darajat

Editor: Wartawan Online

Terkini

DPD Hipakad Jateng Sambut Baik Putusan PTUN Jakarta

Minggu, 13 Maret 2022 | 20:44 WIB

Terpopuler

X