• Jumat, 21 Januari 2022

LPDB Berdayakan KUMKM Melalui Pembiayaan Syariah

- Kamis, 17 Mei 2018 | 23:34 WIB
LPDB1.JPG
LPDB1.JPG

Indikatornews.com - LEMBAGA Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB- KUMKM) akan menjadikan Lembaga Keuangan Syariah sebagai strategic partner dalam menyalurkan dana bergulir, terutama di daerah. Pemerintah pun membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB yang beroperasi sejak Agustus 2017 dalam upaya merealisasikan rencana tersebut. Untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan LPDB, berikut wawancara khusus indikatornews.com dengan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Dr. Jaenal Aripin, MA, PIA: Dapat dijelaskan mengenai penyaluran pembiayaan dengan pola syariah di LPDB? Sebelumnya saya jelaskan lebih dulu bahwa LPDB sudah melaksanakan pembiayaan dengan pola syariah atau mitra sejak tahun 2008 hingga Agustus 2017 yang dikelola secara konvensional oleh Direktorat Bisnis LPDB. Volume penyalurannya dari total portofolio penyaluran LPDB yang sampai sekarang sebesar Rp8,5 triliun, sudah mencapai Rp1,8 triliun atau setara dengan 19,37 persen dari total penyaluran LPDB tersebut. Dalam perjalanannya, volume penyaluran pembiayaan syariah tersebut setiap hari semakin besar. Keinginan daan kebutuhan KUMKM juga makin meningkat untuk memperoleh pinjaman dengan sistem syariah. Maka sejak Agustus 2017 dibentuk Direktorat Pembiayaan Syariah. Pembentukan direktorat tersebut, sesungguhnya inisiasi dan persiapan dokumen sudah disiapkan selama enam bulan sebelumnya. Karena pendirian direktorat baru itu tidak mudah begitu saja dibentuk, tapi harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari Kementerian PAN RB, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Keuangan. Setelah dibuat draft usulan pembentuan Direktorat Pembiayaan Syariah, kemudian dilakukan diskusi dengan tim pengkaji dari Kementerian PAN RB. Kemudian pada Agustus 2107, LPDB baru diizinkan untuk mendirikan direktorat baru yang namanya Direktorat Pembiayaan Syariah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koperasi/UKM Nomor 17/2017. Targetnya? Strategi pertama, di tahun 2018 kita menargetkan penyaluran melalui pola syariah sebesar Rp450 miliar atau setara dengan 39,7 persen dari portofolio penyaluran tahun ini juga yang sebesar Rp1,2 triliun. Dengan dana Rp450 miliar itu, kita diharapkan sedikit banyak dapat berkontribusi bagi pengembangan KUMKM dengan pola syariah. Memang dari sisi target itu tidak terlalu besar. Tapi dari sisi volume, apalagi Direktorat Pembiayaan Syariah baru berdiri enam bulan, mungkin dana sebesar itu sudah cukup besar. Karena sebelumnya alokasi pembiayaan dengan pola syariah tidak pernah dialokasikan secara khusus. Meski demikian, saya dan teman-teman dengan tiga kepala divisi  bersama para kepala bagian yang ada di Direktorat Pembiayaan Syariah, harus bekerja keras agar target penyaluran sebesar Rp450 miliar itu dapat disalurkan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, pertama kami dari menggunakan strategi penyaluran ke sekunder koperasi syariah. Ini menjadi strategi pertama dan utama, karena di tingkat koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) umumnya  mereka tergabung dan terafiliasi dengan sekundernya (dengan induk koperasinya) yang ternyata juga notabene intensitas pembinaan, pertemuan dan asistensi yang dilakukan oleh sekunder terhadap primernya cukup bagus. Kami sudah rapat dan kunjungan beberapa kali, ternyata hampir semua KSPS di Indonesia berada di bawah kendali dari sekundernya koperasi syariah. Meski Direktorat Pembiayaan Syariah ini  baru, dengan strategi tersebut diharapkan volume penyaluran kita tidak lagi ke primer yang kecil-kecil, tapi cukup ke sekundernya yang besar. Nanti biarkan sekunder yang akan menyalurkan ke primer-primernya. Strategi kedua, karena kami dibatasi oleh peraturan menteri keuangan  dalam konteks skim pembiyaan dan sekarang yang sudah ada izinnya itu baru melalui PMK Nomor 75 Tahun 2011, dan di situ belum ada penyaluran langsung kepada KUMKM, maka untuk memberikan akses permodalan KUMKM dengan pola syariah, kami akan menyalurkannya ke Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Dengan memberikan penyaluran ke LKB, maka LKB yang akan menyalurkan dana kami ke KUMKM. Begitu juga dengan LKBB yang akan menyalurkannya ke KUMKM. Jadi meski peraturan menteri keuangan yang belum memperbolehkan Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB menyalurkan secara langsung kepada KUMKM, tetapi melalui LKB dan LKBB, KUMKM bisa memperoleh pembiayaan dengan pola syariah. Siapa bertanggung  jawab jika ada pengembalian yang kurang  lancar? Risiko pembiayaan menjadi tanggung jawab LKB dan LKBB, jika ada Koperasi dan UMKM yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Dengan strategi itu, Insya Allah kendala bisa kami kurangi sedikit demi sedikit dan dapat diatasi dengan strategi yang kami laksanakan seperti itu. Dibandingkan dengan Koperasi Simpan Pinjam yang “konvensional”, mereka itu kekurangannya tidak memiliki sekunder yang bagus. Seperti halnya di koperasi syariah yang ke mana pun mereka berada pasti menginduk kepada induk koperasi syariah, seperti ada Induk Koperasi Syariah (Inkopsa), Inkosina, dan lainnya yang hampir di seluruh kabupaten kota dan propinsi mempunyai pusat koperasi syariah. Mereka merupakan wadah berkumpul bagi  gerakan koperasi simpan pinjam syariah yang tidak hanya berada di kabupaten kota dan propinsi saja, tapi juga di tingkat nasional. Skim pembiayaannya? Skim pembiayaan kita adalah akad yang diberikan oleh LPDB  kepada mitranya yakni bernama mudharabah (bagi hasil) sebesar 30:70. Keuntungan untuk LPDB sebesar 30 persen, dan untuk mitra 70 persen. Mitra kepada KUMKM atau kepada koperasi primernya atau kepada anggotanya atau end user-nya dengan pola akad mudharabah dengan marjin keuntungan maksimal 24 persen dari mitra kita kepada end user.  Nah, LPDB mendapat uang dari bagi hasil sebesar 30:70 dari mudharabah yang marjin 24 persen itu. Jadi kalau dia “melempar”  ke end user dengan mudharabah maksimal 24 persen, berarti LPDB dapat 30 persen dari 24 persen. Si mitra memperoleh keuntungan 70 persen dari 24 persen. Jadi semakin tinggi “pelemparan” mereka, LPBD makin besar pula memperoleh keuntungannya. Kalau dilempar hanya sebesar 20 persen ke end user-nya atau ke anggotanya, maka LPDB memperoleh 30 persen dan 20 persen. Jadi sekitar 6 persen/tahun atau tiga persen/bulannya. Kalau di peraturan menteri keuangan maksimal saja 24 persen. Kalau minimal tidak dibatasi. Jadi batas atasnya yang dikunci, batas bawahnya tidak, silakan saja. Yang menarik ketika sosialisasi di Bandung dengan LKB di situ juga ada BPD seluruh propinsi di Indonesia dan bank umum nasional yang memiliki unit syriah, yang mengusulkan kalau bisa marjin untuk mudharabah jangan sampai 24 persen, mengingat BPD dan bank umum memiliki pembiayaan syariah juga, agar aple to aple dengan pola konvensional. Karena kalau konvensional bunganya 6 persen. Jadi ada persaingan. Kalau  dengan pola syariah dengan marjin keuntungan mudharabah 24 persen, maka mereka akan masuk ke syariah semua. Yang LKB/LKBB dan sekunder-sekundernya, karena bagi hasilnya lebih besar. Coba bayangkan, 70 persen dari 24 persen atau sekitar 9 persen lebih, sedangkan dari konvensional hanya 6 persen.  Jadi ada selisiih 3 persen. Akan tetapi ketika marjin maksimal mudharabah 24 persen dari LKB/LKBB ke end user-nya, inilah yang agak tinggi. Tapi kalau koperasikan no problem. Mau besar atau kecil keuntungannya, tetap akan dibagi ke anggota-anggotanya. Jadi dengan pola syariah, si mitra kita lebih besar keuntungannya, LPDB juga akan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan pola konvensional. Mereka inginkan paling tidak marjin sebesar 17 persen dengan pola mudharabah, ya, monggo. Kalau mampu menyalurkannya dengan keuntungan hanya sebesar 17 persen, ya, silakan. Jadi kita fleksibel. Kita berikan marjin maksimal 24 persen. Nah, kalau hanya 17 persen keuntungan mitra juga berkurang. Kita (LPDB) juga tidak apa-apa jadi berkurang keuntungannya. Kalo kita hitung secara matematis dengan pola mudharabah dengan marjin 17 persen memang aple to aple dengan bisnis. Hanya beda 0,5 persen saja. Memang masih lebih besar dengan pola syariah. Mitra lebih happy, terutama untuk koperasi. Sesuai peraturan menteri  keuangan (PMK), LPBD diperbolehkan menggunakan penyaluran pembiayaan ke mitra dengan pola syariah dengan bagi hasil sebesar 40:60 maksimal. Tapi ada kebijakan dari direksi baru bagi  hasil bisa dilakukan 30:70 agar lebih menarik ke mitra. Sedangkan dari  mitra ke end user dengan pola mudharabah dibatasi maksimal 24 persen. Persaingan dengan perbankan syariah? Bagi LPDB dengan perbankan syariah, bukan sebagai pesaing. Karena LPDB jauh lebih murah. Saya sudah cek dengan bank syariah lain dengan pola mudharabah untuk multiguna marjinnya rata-rata 12-13 persen/tahun flat. Kita kan sebesar 6 persen. Jadi banyak yang akses pembiayaan ke LPDB. Dengan sistem yang dilakukan Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB ini tiidak ada yang protes. Karena kehadiran LPDB kan keinginan pemerintah untuk memberdayakan KUMKM. Kalau hambatan? Dari sisi software dan hardware karena kita direktorat baru, wajar masih mengalami keterbatasan dalam operasionalnya. Insya Allah keterbatasan ini bukan menjadi penghalang untuk mensukseskan penyaluran dana dengan pola pembiayaan syariah. Kita juga sekarang sedang membuat tools untuk pembiayaan berkaitan dengan menganalisis tingkat akurasi dalam konteks pemberian pembiayaan. Jadi nantinya kita tidak bekerja secara manual, tapi secara IT. Sehingga hasilnya jauh lebiih baik (menganalisis yang akurat dalam konteks pemberian pembiayaan) dibandingkan dengan kerja manual. Kalau di Direktorat Bisnis  LPDB, karena sudah berjalan lama dalam penyaluran pembiayaannya, jadi sistemnya sudah establish. Selain itu, yang kita tekankan di pola mudharabah dari end user ke mitra. Karena kalau dengan pola mudharabah kita  harus mampu mengetahui laporan keuangan si mitra dapat berapa per bulannya. Setelah terlihat dapat berapa, itulah yang akan dijadikan sebagai baseline dalam menetapkan bagi hasilnya. Kalau mudharabah tidak ditentukan keuntungan dari  awal, tapi tergantung dari untung/ruginya dia. Kalau rugi, kita juga mengalami kerugian. Sebaliknya kalau dia untung, kita juga memperoleh keuntungan. Seberapa untungnya dapat dilihat dari laporan keuangannya. Mengingat sampai sekarang kita belum mempunyai  sistem IT yang mampu mengetahui laporan keuangan si mitra, maka saya men-drive mitra menyalurkan kepada end user-nya dengan pola skim mudharabah dengan marjin maksimal 24 persen. Silakan tergantung dari mitra kita mau berapa ambil marjinnya. Apa mau maksimal 24 persen, 22 persen atau 20 persen atau 18 persen. Semakin tinggi, maka makin tinggi pula keuntungan LPDB. Sambil menunggu IT yang sedang di-develop mulai dari front sampai end nanti bisa menggunakan by system. Sebelumnya, kami hanya izinkan dengan pola mudharabah untuk dijalankan oleh mitra kita. Untuk men-set up pembuatan IT, biayanya memang besar sampai miliaran rupiah karena mulai dari front ke end user nantinya menggunakan sistem IT. Semua ini sedang dikerjakan oleh pihak ketiga (vendor). Pola pembiayaannya? Di 2018, kita menyalurkan dengan tiga pola pembiayaan. Pola pertama, melalui lembaga penjaminan yang bekerjasama dengan Jamkrindo Syariah dan Jamkrida unit Syariah. Pola ini si mitra tidak datang ke LPDB, tapi datang ke lembaga penjaminan dan mengajukan proposal yang ditujukan ke LPDB. Lembaga penjaminan yang melakukan on sight  untuk meneliti bisnisnya dan kelengkapan legalitas dokumen, dan lainnya. Seperti  survey lapangan. Semuanya mengacu kepada standar yang ditetapkan LPDB. Setelah  oke secara  prinsip bisa diberikan  surat persetujuan prinsip persetujuan. Kemudian dokumen hasil analisis mereka diserahkan ke LPDB. Baru LPDB memproses untuk pemberian pinjaman yang di dalamnya ada business review, ada komite dan akad pembiayaan. Setelah itu dikeluarkan sertifikat penjaminan dan barulah dicairkan. Pola kedua, si calon mitra datang ke LPDB membawa dokumen lengkap. Kita Tanya apa punya jaminan 100 persen atau tidak. Kalau tidak punya, bagaimana kekurangan jaminan tersebut di-cover oleh lembaga penjaminan. Jika setuju, LPDB serahkan dokumennya ke lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan yang “turun ke lapangan” untuk diteliti. Setelah oke, dikeluarkan surat prinsip persetujuan penjaminan oleh lembaga penjaminan. Barulah LPDB memprosesnya. Pola ketiga, mitra langsung ke LPDB. Kita Tanya apa punya jaminan. Kalo punya jaminan 100 persen, fix asset atau coleteral  atau bentuk yang lain aple to aple dengan rencana plafond pembiayaan yang akan kita berikan. Setelah itu diproses oleh LPDB langsung. Selain itu, dengan mengoptimalkan bagaimana supaya mendapatkan mitra yang baik agar terhindar dari kredit macet, maka LPDB berkejasama dengan kepala dinas propnisi yang akan meneliti, sebelum memberikan persetujuan rekomendasi untuk diajukan, bukan pemberian pinjaman. Mereka (kepala dinas propinsi) juga melakukan cek ke lapangan, tentang kemungkinan kemungkinannya. Dengan paradigma dirut LPDB yang  baru lebih inklusif dari sebelumnya, maka banyak melakukan kerja sama dengan lembaga penjaminan, antara lain dengan Kementerian Koperasi/UMKM untuk lebih mengoptimalkan dalam mendapatkan calon mitra yang lebih bagus. Mengisi kekurangan masa lalu dan melajutkkan kebijakan yang sudah baik. Kita  optimis target penyaluran pembiayaan dari Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB tercapai, meski sumber daya manusia terbatas dan infrastruktur IT yang masih seadanya. (iz)

Editor: Wartawan Online

Tags

Terkini

Tempat Wisata Dengan Tingkat Kecelakaan Tinggi

Selasa, 21 Desember 2021 | 17:10 WIB

Tempat Wisata Dengan Tingkat Kecelakaan Tinggi

Selasa, 14 Desember 2021 | 19:53 WIB

Terpopuler

X