• Minggu, 26 Juni 2022

LPLHI-KLHI Persoalkan Tata Kelola Sampah dan Payung Hukum Terkait Sanksi

- Jumat, 3 Juni 2022 | 21:25 WIB

                       

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) persoalkan tata kelola sampah yang berdampak pada isu pencemaran lingkungan akibat sampah yang kerap menggunung di tepi jalan dan penumpukan sampah di TPS liar serta payung hukum dan penguatan penegakan hukum bagi pelanggar termasuk komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran pengelolaan sampah

“Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk pembiayaan seperti termaktub dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2008,” kata Ketua Umum LPLHI-KLHI Mugni Anwari Titirloloby saat Audiensi dengan DPRD terkait pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah di Ruang Rapat Banmus DPRD Kota Tasikmalaya, jumat (3/6/2022)

Menurutnya, masalah sampah di Kota Tasikmalaya menjadi persoalan serius dan perlu perhatian khusus dari Pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur pemerintahan termasuk kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan (peduli keindahan dan kebersihan lingkungan) serta payung hukum dalam pengelolaannya

“Penekanan terkait anggaran pemeliharaan, operasional dan penguatan penegakan hukum,” ungkapnya

Disebutkan, tata kelola sampah dan rancangan perubahan usulan untuk merevisi PERDA nomor 7 tahun 2012 dan Perwalkot terkait pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya yang dianggap belum optimal (minim) yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan penguatan berikut sanksi administrasinya menjadi hal yang LPLHI-KLHI dikedepankan

Persoalan sampah terang Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan, A.Md, S.Th,I terkendala armada angkutan sampah, Alat berat di TPA (terhambat dan tertumpuk) serta berserakan bukan di tempat sampah termasuk masih adanya warga (oknum) yang kedapatan dengan sengaja membuang sampah di TPS liar atau ditumpuk di tepi jalan

“Perlu mapping titik rawan sampah yang tidak pada tempatnya serta berapa armada yang harus dipersiapkan,” ujarnya

Terkait permintaan revisi PERDA nomor 7/2012, DPRD sesuai dengan fungsinya akan dibahas AKD lain (Bapemperda) apakah masih relevan atau tidak. Kalau tidak relevan lagi perlu dikaji ulang di internal terlebih dahulu tergantung kesesuaian dan inovasi yang dikembangkan

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Terkini

Terpopuler

X