• Rabu, 8 Desember 2021

UU Pesantren Jangan Sampai Merubah Independensi, Kultur dan Kekhasan

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 22:15 WIB

 

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan untuk menjaga kultur, kekhasan dan independensi pesantren sesuai amanat UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren di pasal 16 ayat 1 dimana pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren

UU Pesantren dan aturan turunannya (Perpres Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren) yang dijabarkan dalam Perda Provinsi Nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu kajian dan pembahasan komprehensif DPRD (prolegda UU Pesantren) sebelum menjadi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

Kajian dan pembahasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi beberapa hal yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran terjadinya perubahan kekhasan dan kemandirian pesantren seperti pendirian pesantren harus mendaftar kepada menteri, adanya perubahan kurikulum dan pengaturan dana abadi pesantren serta kekhawatiran lainnya

Kekhawatiran tersebut disampaikan PC PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kota Tasikmalaya saat audien dengan DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, rabu (27/10/2021)

“PC PMII Kota Tasikmalaya menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk berkomitmen menjaga kultur, kekhasan dan indepedensi pesantren,” kata Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Muhaemin Abdul Basit dan mendorong percepatan pembentukan rancangan perda

Sementara, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, SH memandang positif kehadiran UU Pesantren yang disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan kehidupan pesantren dan menampung aspirasi masyarakat termasuk dari PC PMII

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Terkini

Pra Rapat Kadin Bidang Perdagangan Bersama

Selasa, 16 November 2021 | 16:38 WIB
X