• Sabtu, 27 November 2021

Tudingan Berbahaya yang Dapat Memecah Belah Kementerian dan Lembaga

- Senin, 11 Oktober 2021 | 22:06 WIB

Konsep ini juga sejalan dengan Sistem Pertahanan Indonesia yang menganut Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta) yang pada dasarnya bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, maupun sumbet daya nasional lainnya. Lalu nelayan sebagai komponen bangsa di negara kepulauan, sangatlah relevan bila dilibatkan dalam upaya pertahanan dan keamanan.

Kita juga harus belajar dari kasus Sipadan dan Ligitan yang pada akhirnya Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia berdasarkan prinsip Uti Posidetis Juris serta adanya effective occupation. Memang bila secara geofrafis wilayah itu adalah bagian dari NKRI, akan tetapi Malaysia lebih unggul karena sudah terlebih dahulu hadir dengan UU Perlindungan Satwa dan ketentuan administrasi. Sedangkan Indonesia hanya berdasarkan kepemilikan sejarah. Sehingga kehadiran aktifitas nelayan secara fisik di perairan natuna sangatlah dibutuhkan.

Dari sini Saudara Ponto kembali gagal paham dengan mengatakan bahwa Bakamla melecehkan TNI AL dan KKP. Pernyataan ini sangat berbahaya dan menyesatkan terlebih karena selama ini hubungan TNI AL, KKP dan Bakamla sangat baik dan solid tidak seperti yang dikatakan oleh saudara pontoh. Ini juga telah diungkapkan oleh Kabaghumas Bakamla, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita pada kesempatan yang berbeda bahwa TNI AL, Bakamla dan KKP bersinergi dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Konsep program NNI ini justru mendorong sinergi dan keterlibatan banyak pihak termasuk TNI AL dan KKP, tambah wisnu.

saudara pontoh juga tidak paham terhadap usulan Bakamla yang mendorong pemberdayaan nelayan dalam rangka untuk menggiatkan aktivitas ekonomi sekaligus membantu early warning system keamanan laut. Bahkan ia juga membenturkan Bakamla dengan TNI AL dan PSDKP, dengan mengatakan program NNInya Bakamla ini melecehkan TNI AL dan PSDKP. Lebih jauh lagi, saudara pontoh bahkan tidak saja menyerang Bakamla secara membabi buta tetapi juga pemerintah dengan mengatakan bahwa komponen cadangan melecehkan TNI dan Polri, sehingga UU No.23 Tahun 2019 perlu dipertimbangkan kembali. Ada apa ini dengan saudara pontoh?

Saudara Pontoh sepertinya kurang luas dalam wawasan padahal beliau merupakan orang penting di KPLP yang meskipun disangkalinya, tidak dapat menafikan peranannya sebagai staf ahli KPLP karena duduk bersama dan diperkenalkan sebagai staf ahli KPLP dalam RDP DPD RI Tahun 2020 yang lalu. Dan sebagai mantan pejabat negara, seharusnya saudara pontoh menjadi solusi bagi masalah bangsa, bukan justru menjadi pembuat gaduh dengan pernyataan-pernyataannya provokatif, berbohong dan cenderung mengadu domba pemerintah.

Kalau saya amati lebih dalam, entah mengapa saudara pontoh ini sering menyerang Bakamla, menyatakan Bakamla sebagai coast guard palsu, dan coast guard yang benar adalah KPLP berdasarkan UU No.17 Tahun 2008. Ia juga membuat pernyataan berbahaya dengan mengatakan gara-gara Bakamla, perairan Indonesia menjadi high risk. Sepertinya saudara Pontoh ini memiliki dendam dan ada agenda tersembunyi.

Oleh karena itu tidak perlu menanggapi pernyataan saudara pontoh, pemerintah perlu menindaklanjuti Konsep Nelayan Nasional Indonesia yang diprakarsai oleh Bakamla. Karena meskipun kita sudah memiliki radar serta kapal yang canggih untuk mendeteksi kapal kapal asing yang berseliweran, namun lebih kepada menciptakan ekosistem perekonomian di kawasan ini agar tidak terlihat sepi. Perairan ini ibaratnya seperti rumah, apabila ada rumah kosong tak berpenghuni tentunya akan mudah disusupi pihak lain, namun kalau ramai ada penghuninya, tamu pun akan segan memasukinya.**

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Terkini

Pra Rapat Kadin Bidang Perdagangan Bersama

Selasa, 16 November 2021 | 16:38 WIB
X