• Minggu, 24 Oktober 2021

Optimalisasi Perlindungan Hukum Jabatan Notaris

- Rabu, 22 September 2021 | 10:59 WIB

Indikatornews.com 

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Lalu, mengapa Notaris Perlu Di Lindungi? Satu pertanyaan yang mengelitik,”Sudah berjalankah perlindungan Notaris di Negeri ini? Pertanyaan senada lainnya laik untuk mendapatkan Jawaban,” sudahkah regulasi yang ada sepenuhnya benar-benar telah ditaati oleh para aparat penegak hukum dengan baik?”.

Para pembicara Symposium Nasional : "Tinajauan Ultimum Remedium Dalam Upaya Pemidanaan Komparatif Law Dalam Masalah Perdata, Administrasi Negara dan Pidana (Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris) dan Optimalisasi Peran Majelis Kehormatan dalam Proses Peradilan Pidana Terhadap Notaris

Sabtu, (18/9) lalu, bertempat di Ruang Rama Sinta, Hotel Patra Jasa, Semarang, Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jateng INI) sejumlah pertanyaan mengelitik itu terlontaar dalam Simposium Nasional dengan mengusung tema “Tinjauan Ultimum Remidium Dalam upaya Pemidanaan Komparatif Law Dalam Masalah Perdata, Administrasi Negara dan Pidana Sebagai Uapaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris) dan Optimalisasi Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Pidana terhadap Notaris

Hadir sebagai Keynote Speech, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Priyanto. SH. MH, Direktur Resort Krimanal Khusus (Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Jhonson Ronald Simamora, SH, SIK, MH . (Wakil Ketua Bidang Perlindungan Profesi Pengwil INI Jawa Barat), Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Anwar Borahma. SH, MH, Dr.H.Irfan Ardiansyah. SH, SpN, LLM (Ketua Pengwil Jaabar INI) dan Dr. Widhi Handoko, SH, SpN (Ketua Pengwil Jateng INI).

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Priyanto. SH. MH, dalam sambutannya mengharapkan melalui symposium ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan kelemhan dan potensi yang dimiliki dalam upaya membangun kebersamaan pikiran dan pandangan, pemhaman seta tindakan ata beberapa kendala, hambatan yang dihadapai Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya.

Terkait perlindungan jabatannya, Priyanto menegaskan sebelum kepada tahapan perlindungan hukum bagi Notaris hendaaknya para Notaris memahami terlebih dahulu apa-apa yang menjadi kewenangannya. Sebagaimanan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO 30 tentang Jabatan Notaris.

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Tags

Terkini

KADISPOTMARAL BUKA PERKEMAHAN PELANTARA-10 TA 2021

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:07 WIB

DANLANTAMAL VIII TERIMA KUNJUNGAN KADISPOTMARAL

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:02 WIB
X