• Minggu, 24 Oktober 2021

Quo Vadis Jabatan Notaris?

- Rabu, 22 September 2021 | 10:57 WIB
Sebanyak 480 an orang menghadiri acara seminar yang diselenggarakan Pengwil Jabar INI baik secara luring maupun daring
Sebanyak 480 an orang menghadiri acara seminar yang diselenggarakan Pengwil Jabar INI baik secara luring maupun daring

Indikatornews.com

Mau dibawa kemana Jabatan Notaris? Itulah pertanyaan sederhana tapi sangat mendasar yang terkuak pada Seminar “Quo Vadis Jabatan Notaris?” yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar INI) di Grandia Hotel, Kota Bandung, Senin, (21/9) dengan menghadirkan narasumber Dr. Herlein Budiono. SH, Dr. Udin Narsudin dan Winanto Wiryomertani. SH.

Apa pasal kemudian tema besar itu coba diangkat Pengwil Jabar INI, karena akhir-akhir ini terjadi perubahan pemahaman tentang Jabatan Notaris dan Kedudukan Notaris melalui kerancuan berfikir masyarakat maupun Notaris sendiri dimana dalam situasional ataupun masa pandemi penghadapan bisa dilakukan secara online yang mengacu pada UU ITE, pada hal tidak begitu adanya, jangan sampai masyarakat jadi terbawa dengan kondisi ini.

Bicara Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya ditegaskan Dosen Magister Kenotaraiatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Herlien Budiono, SH, tidak bisa tidak, pijakannya harus tetap pada UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Terkait perkembangan digital teknologi pun tentu harus di ukur juga mana yang bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan jabatan dan mana yang tidak bisa. Dan tentu saja parameternya ya tetap saja UUJN.

“Jangan berandai-andai karena alasan ini dan itu, jalankan saja amanah jabatan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang ada,” tegas Herlien.

“Tujuan peraturan dibuat itu untuk melayani keadilan dan kepastian hukum. Contohnya; Melindungi pihak-pihak yang lemah, semisal anak dibawah umur. UUJN itu tuntunan bagi kebebasan para invindu tapi pada asas-asas tertentu UUJN juga membatasi hak-hak itu. Dan sifat UU ini memang memberikan batasan, tapi satu sifatnya juga memaksa dan yang lainnya mengatur. Dan ada larangan, ancaman dan juga sanksi,” ujar Herlien.

Jadi, lanjut Herlien, jangan coba-coba untuk memaksakan kehendak sendiri dengan mendasari pelaksanaan jabatan dengan situasional. Karena Notaris sebagai pejabat umum mestinya menghindari sesuatu yang semestinya tidak boleh dilakukan atau dilarang UUJN. Karena tentu saja ada akibat hukumnya, kalau sesuatu Undang-undang yang sifatnya memaksa itu dilanggar.

Dosen Notariat FH Unpad ini menilai, saat ini ada uapaya-upaya dimana satu pihak, ada aliran lain yang ingin memaksakan kehendak, tapi sisi lain ada yang ingin mempertahankan apa yang ada saat ini. Tentu semua kalangan Notaris mengharapkan akan lahirnya undang-undang yang bisa memberikan perlindungan terhadap jabatan Notaris.

Mengawali paparan seminar pagi itu, Dosen Notariat FH Unpad ini sempat melontarkan pepatah. “Teori tanpa praktek ibarat orang pincang, sedangkan praktek tanpa teori bagaikan orang buta. Tanpa kolaborasi teori akan pasif tanpa aksi, sedangkan praktik akan membabi buta tanpa visi“.

Halaman:

Editor: Nika Rakasiwi

Tags

Terkini

KADISPOTMARAL BUKA PERKEMAHAN PELANTARA-10 TA 2021

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:07 WIB

DANLANTAMAL VIII TERIMA KUNJUNGAN KADISPOTMARAL

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:02 WIB
X