• Kamis, 21 Oktober 2021

Ketua DPR Minta ARDIN Ikut Efisiensikan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

- Kamis, 8 Maret 2018 | 01:42 WIB
IMG-20180308-WA0010
IMG-20180308-WA0010

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia mensukseskan program pemerintah dalam efisiensi proses pengadaan barang dan jasa. “Selain menjalankan fungsi bisnis jual beli antar perusahaan, ARDIN Indonesia juga harus bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa,”ujar Bamsoet saat menerima pengurus ARDIN Indonesia di ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Rabu (7/3).
-
Dilanjutkannya, focus pemerintah saat ini adalah efisiensi. Oleh karena itu, ARDIN Indonesia harus mensukseskan program ini dengan cara memotong mata rantai distribusi, sehingga meminimalkan beban barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Bamsoet yang juga Ketua Umum ARDIN Indonesia, menjelaskan fungsi utama ARDIN Indonesia adalah membuka jaringan bagi para anggotanya. Sehingga mampu mengembangkan bisnisnya masing-masing. Selain itu, Bamsoet juga meminta pengurus ARDIN Indonesia mengubah berbagai paradigma yang ada. Perubahan zaman tak bisa dielakan, kemajuan informasi teknologi menuntut kalangan dunia usaha melek digitalisasi. "Zaman now, jual beli barang melalui online. Lelang barang dan jasa yang diadakan pemerintah juga melalui online. Kita memasuki Revolusi Industri 4.0. ARDIN Indonesia harus bergerak cepat agar melek teknologi informasi. Saya yakin ARDIN Indonesia mampu," tutur Bamsoet. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal ARDIN Indonesia, Herman Heru menyatakan kesiapan ARDIN Indonesia dalam menyongsong era digitalilasi. Dirinya juga menginformasikan bahwa pengurus ARDIN Indonesia sudah membuat platform marketplace agar pengurus ARDIN bisa menjual produk usahanya melalui online. Selain itu, ARDIN Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Segenap anggota ARDIN Indonesia telah memotong berbagai mata rantai distribusi dan menjual barang serta jasa dengan harga yang sewajarnya. "Namun kami juga minta Pak Ketua DPR bisa memberikan bantuan. Pasalnya, saat ini berbagai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di berbagai daerah seringkali ada permainan yang tidak fair. Mohon Pak Ketua berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri agar menegaskan kepada jajaran pemerintah daerah, sehingga tidak ada main mata dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar Herman Heru. Pada kesempatan itu, Bamsoet menjelaskan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, sekaligus meminta Mendagri memberikan penegasan kepada jajaran pemerintah daerah untuk mendahulukan produk dalam negeri dan pelaku usaha lokal. "Ini semata supaya UKM dan pelaku usaha lokal bisa terbantu. Agar yang menang tender bukan hanya pelaku usaha besar saja. Bukan dia lagi, dia lagi,"pungkasnya. (Clara)

Editor: Indikator News

Tags

Terkini

KN Gajah Laut-404 Terima Kunjungan Siswa SMA Kosgoro

Kamis, 23 Januari 2020 | 21:10 WIB

Merek Popular di Era Digital

Sabtu, 27 Juli 2019 | 10:52 WIB

Menkeu Tegaskan Pelemahan Rupiah Faktor Eksternal

Kamis, 4 Oktober 2018 | 23:34 WIB

Menkeu: Kita Terus Melihat Perkembangan

Selasa, 2 Oktober 2018 | 23:53 WIB

Laporan Keuangan Desa Cukup Satu Lembar

Kamis, 2 Agustus 2018 | 01:53 WIB

Menko Perekonomian Luncurkan Sistem OSS

Senin, 9 Juli 2018 | 23:48 WIB

Penanganan Dampak Perdagangan Bebas MEA

Rabu, 9 Mei 2018 | 02:54 WIB

Menteri ESDM Setujui RUPTL PT PLN 2018-2027

Rabu, 14 Maret 2018 | 05:24 WIB

Menkeu: Gaji Presiden dan Wapres Naik adalah Hoaks

Senin, 12 Maret 2018 | 09:48 WIB
X