• Kamis, 21 Oktober 2021

Presiden Ingin Petani Kembangkan Pola Manajemen Modern

- Rabu, 13 September 2017 | 00:48 WIB
IMG-20170912-WA0046
IMG-20170912-WA0046

Presiden Joko Widodo siang ini secara khusus mengundang perwakilan dari sebuah koperasi petani modern yang telah secara mandiri membentuk kelompok besar bagi para petani di sekitarnya. Adalah Luwarso dari PT BUMR Pangan, Sukabumi, yang diundang untuk membagikan pengalaman bersama dengan Presiden dan jajarannya saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 September 2017. [gallery ids="279,278,280"] Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat, 1 September 2017, Kepala Negara melihat langsung operasional PT BUMR Pangan. Di tempat itu, Presiden melihat sendiri bagaimana konsep menyejahterakan petani dengan basis koperasi dapat benar-benar dijalankan. Saat itu pula langsung terlintas dalam pikiran Presiden Joko Widodo untuk segera mengundang perwakilan PT BUMR Pangan agar ia dapat mengetahui lebih banyak soal konsep dan operasional yang dilakukan. "Pak Luwarso akan saya beri kesempatan pertama (memaparkan)," ujarnya. Kepada jajarannya, Presiden Joko Widodo sekali lagi menegaskan bahwa kunci dalam peningkatan kesejahteraan petani ialah mengelompokkan para petani sehingga memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Hal tersebut menurut Presiden sangat penting untuk dilakukan mengingat para petani dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan. "Marilah kita ajak petani-petani kita untuk berkumpul dalam sebuah kelompok besar petani. Membuat kelompok besar petani berarti mereka harus berpikir dengan manajemen, aplikasi, dan cara-cara pengolahan industri yang modern, sekaligus memasarkannya kepada industri retail dan konsumen dengan melalui toko daring," ucapnya. Dengan mengelompokkan para petani menjadi sebuah kelompok besar tersebut, para petani diharapkan mengenal sistem penanaman modern dengan melibatkan teknologi. Selain itu, para petani juga dapat terhubung dengan perbankan sehingga tidak terhambat lagi oleh masalah permodalan. "Paradigma inilah yang ingin kita lakukan sehingga petani itu harusnya memiliki sendiri industri benih, aplikasi-aplikasi modern, dan penggilingan modern. Itu harganya tidak mahal kalau dibantu dengan akses kepada perbankan," ia menambahkan. Lebih lanjut, dalam meningkatkan kesejahteraan dan nilai tukar petani, Kepala Negara juga berpesan agar pihaknya mulai memfokuskan perhatian pada penguatan proses bisnisnya. Sebab, selama ini pemerintah dinilai hanya berkutat pada sektor budidaya pertanian semata. "Itu (sektor budidaya) memang penting, tapi kalau kita ingin memberikan keuntungan yang besar, paradigma kita harus kita ubah untuk masuk ke sektor agrobisnisnya," ucapnya. Menyangkut gagasan pengkorporasian petani, Presiden menegaskan bahwa hal tersebut justru perlu dilakukan agar pelaku pertanian semakin mandiri dan terlepas dari bayang-bayang konglomerat. "Kalau nanti saya bicara mengkorporasikan petani, keliru. Kelihatannya mau menjadikan petani di bawah konglomerat. Bukan itu, tetapi membuat kelompok besar petani," kata Presiden. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa dirinya menginginkan petani yang memiliki pola pikir modern. "Mereka harus berpikir dengan manajemen modern, dengan cara-cara pengolahan industri yang modern dan sekaligus memasarkannya kepada industri ritel, memasarkannya kepada konsumen dengan online store, toko online, memasarkannya ke ritel-ritel dengan sebuah manajemen yang baik. Itulah yang akan menguntungkan petani," tutur Presiden. Jakarta, 12 September 2017 Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin

Editor: Indikator News

Tags

Terkini

KN Gajah Laut-404 Terima Kunjungan Siswa SMA Kosgoro

Kamis, 23 Januari 2020 | 21:10 WIB

Merek Popular di Era Digital

Sabtu, 27 Juli 2019 | 10:52 WIB

Menkeu Tegaskan Pelemahan Rupiah Faktor Eksternal

Kamis, 4 Oktober 2018 | 23:34 WIB

Menkeu: Kita Terus Melihat Perkembangan

Selasa, 2 Oktober 2018 | 23:53 WIB

Laporan Keuangan Desa Cukup Satu Lembar

Kamis, 2 Agustus 2018 | 01:53 WIB

Menko Perekonomian Luncurkan Sistem OSS

Senin, 9 Juli 2018 | 23:48 WIB

Penanganan Dampak Perdagangan Bebas MEA

Rabu, 9 Mei 2018 | 02:54 WIB

Menteri ESDM Setujui RUPTL PT PLN 2018-2027

Rabu, 14 Maret 2018 | 05:24 WIB

Menkeu: Gaji Presiden dan Wapres Naik adalah Hoaks

Senin, 12 Maret 2018 | 09:48 WIB
X